AMANDEMEN UUD 1945

BAB I

PENDAHULUAN

Setelah Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi pertanda Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah yang disebut era reformasi. Satu diantara tuntutan reformasi adalah amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, tuntutan ini diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan sistematis dalam empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada empat kali sidang sejak tahun 1999 sampai dengan 2002.

Namun, pro dan kontra terhadap amandemen UUD 1945 masih terus berlanjut hingga saat ini. Sejumlah kalangan menilai UUD 1945 hasil amandemen harus dikembalikan seperti rumusan awal yang disepakati dan disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun ada juga yang berpendapat bahwa empat kali amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 1999 hingga tahun 2002 masih memiliki banyak kekurangan dan menimbulkan banyak masalah. Oleh karenanya diperlukan proses amandemen ke-V sebagai upaya penyempurnaan empat kali amandemen sebelumnya.

Melalui program sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, MPR-RI telah berupaya memberikan penjelasan kepada berbagai lapisan masyarakat tentang isi yang terkandung dalam UUD 1945 serta argumentasi kenapa amandemen terhadap UUD 1945 itu dipandang penting untuk diamandemen.

BAB II

PEMBAHASAN

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, negara ini telah berkali-kali mengalami perubahan Undang-Undang Dasar. Usia kemerdekaan yang telah mencapai 60-an tahun ternyata belum mampu menjadikan konstitusi negara Indonesia stabil dan dapat diterima oleh semua kalangan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Maarif (2009 : 133) bahwa amandemen UUD dinilai oleh berbagai pihak banyak sekali titik lemahnya, maka perlu diamandemen lagi. Lebih lanjut Maarif menjelaskan bahwa Indonesia di usianya yang sudah kepala enam masih belum juga stabil secara konstitusional.

Terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di awal kemerdekaan Ir.Soekarno selaku Ketua Panitia Penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menyatakan antara lain, “bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita membuat Undang-Undang Dasar yang lebih sempurna dan lengkap”. Pernyataan Soekarno tersebut sebenarnya dengan jelas telah membuka ruang wacana untuk mengandemen UUD 1945 ketika bangsa dan negara ini sudah mulai stabil (Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2012 : 8).

Tentu menjadi satu kewajaran kalau Soekarno menyebutkan UUD 1945 sekedar Undang-Undang Dasar Sementara dan Undang-Undang Dasar Kilat karena dikerjakan dalam kurung waktu yang relatif singkat. Menurut Maarif (2009 : 130) UUD 1945 merupakan hasil karya BPUKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pada 28 Mei 1945, kemudian dilanjutkan oleh PPKI sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 22 Agustus 1945. Kalau dihitung PPKI sebenarnya hanya berumur 5 hari, sedangkan BPUPKI 83 hari. Sehingga bisa disimpulkan bahwa UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang terdiri dari 37 pasal, merupakan sebuah konstitusi singkat yang dikerjakan dalam tempo yang singkat pula.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Soetrisno (2009 : 111) perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 mencerminkan kemunduran. Lebih lanjut Soetrisno menyebutkan bahwa upaya amandemen terhadap UUD 1945 merupakan keculasan konstitusi yang dilakukan oleh anggota MPR-RI. Sejalan dengan pendapat Soetrisno, Prof.Ismail Suny (dalam Soetrisno 2009 : 113) menyatakan begitu jeniuskah cara berpikir para anggota MPR, sampai buah pikiran founding fathers kurang diacuhkan.

Upaya amandemen terhadap UUD 1945 sebenarnya berawal dari tuntutan reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa pada tahun 1998. Tuntutan itu antara lain sebagai berikut:

  1. Amandemen (perubahan) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
  3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
  4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah).
  5. Mewujudkan kebebasan pers.
  6. Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Munculnya tuntutan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang digulirkan oleh berbagai kelompok masyarakat dan berbagai kekuatan sosial politik didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dianggap belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Selain itu di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN yang menimbulkan merosotnya kehidupan nasional di berbagai bidang kehidupan (Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014 : 138).

Diantara pasal yang dinilai dapat menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter adalah pasal 7 yang berbunyi, “Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Bunyi pasal ini memberi ruang kepada seorang presiden untuk berkuasa dalam kurun waktu yang lama karena tidak ada pembatasan jumlah periode jabatan. Masa jabatan yang terlalu lama dapat menjadikan presiden untuk berlaku otoriter. Hal inilah terjadi pada masa orde baru.

Berbeda halnya dengan pasal 7 di atas, amandemen terhadap pasal 31 dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pada bagian ayat ke-4 yang berbunyi, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional”. Amandemen terhadap pasal 31 ini berupa penambahan ayat pantas disambut baik oleh semua kalangan. Karena untuk memajukan pendidikan tentu perlu ditopang dengan anggaran yang memadai dan setelah Undang-Undang Dasar diamandemen konstitusi sudah memberikan jaminan pembiayaan.

Namun menurut penulis melihat realitas yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Rumusan pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, “Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” belumlah cukup. Pasal 31 ayat 2 masih perlu diamandemen kembali dari wajib mengikuti pendidikan dasar menjadi wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah.

Oleh karenanya wacana yang berkembang untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar seperti rumusan awal yang ditetapkan oleh PPKI di awal kemerdekaan menurut penulis sangat tidak tepat dan akan dapat menimbulkan banyak masalah. Perlu disadari bahwa realitas di awal kemerdekaan dengan realitas sekarang sangat jauh berbeda. Problematika bangsa pada awal kemerdekaan dengan sekarang juga jauh berbeda. Sehingga diperlukan suatu sistem ketatanegaraan yang lebih kuat dan lebih komprehensip. Dan itu bisa kita wujudkan dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar.

Selain persoalan di atas, ada juga persoalan keberadaan Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) masih terlalu lemah. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD hanya bisa mengusulkan rangcangan undang-undang kepada DPR, ikut membahas rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan daerah dan pusat, pembentukan dan pemekaran daerah. Namun ikut serta membuat keputusan lahirnya undang-undang.

Kemudian Mahkamah Konstitusi juga dinilai terlalu kuat karena dapat membatalkan udang-undang dengan mudah. Oleh karena itu, kekuatan lembaga ini juga perlu ada penyeimbang. Antara lain dengan memberikan kuasa bagi Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi serta melarang Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan diluar permintaan penuntut.

Oleh karena itu, amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut penulis bukanlah sebuah keculasan konstitusi. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar menjadi sebuah kebutuhan bersama. Agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap ada dan terjaga seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Bahkan menurut penulis bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau amandemen ke-v terhadap UUD 1945 menjadi satu keharusan. Tinggal sekarang mencari waktu yang tepat untuk melakukan proses amandemen tersebut.

BAB III

PENUTUP

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil pembahasan di atas, antara lain:

  1. Amandemen terhadap UUD 1945 berawal dari tuntutan reformasi.
  2. Rumusan awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang belum diamandemen dianggap belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, terdapat sejumlah pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN.
  3. Amandemen terhadap UUD 1945 menjadi satu keharusan dan kebutuhan bersama.
  4. Masih terdapat beberapa kelemahan hasil empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga ke depan diperlukan amandemen yang ke-V sebagai proses penyempurnaan.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi satu kontribusi pikiran yang positif untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Maarif, Ahmad Syafii. 2009. Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah. Bandung: Mizan.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2012. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.

Sekretariat Jenderal MPR-RI. 2012. Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Jakarta.

Soetrisno, Slamet. 2006. Kontroversi dan Rekonstruksi Sejarah. Yogyakarta: Media Pressindo.

Taniredja, Tukiran. 2012. Tiga Undang-Undang Dasar di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Makalah ini telah dipersentasikan pada kegiatan Lomba Anugrah Konstitusi guru rumpun IPS tingkat SMA se Kota Tanjungbalai pada hari rabu, 27 Mei 2015 di Aula SMA Negeri 1 Tanjungbalai dan alhamdulillah berhasil menjadi juara 1. Disusun oleh Hermansyah Siregar,S.Pd guru mata pelajaran sejarah SMA Negeri 1 Tanjungbalai.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s