Dasar Hukum Polwan Boleh Pakai Jilbab

Dasar Hukum Polwan Boleh Pakai Jilbab

Beberapa waktu belakangan ini muncul semacam polemik apakah Polisi Wanita (Polwan) diberbolehkan berpakaian seragam yang berjilbab atau tidak. Sejumlah tokoh menyebutkan aturan Polwan boleh berjilbab dalam seragamnya hanya berlaku untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bukan seluruh wilayah negara Indonesia. Sehingga penulis merasa terpanggil untuk turut memberikan penjelasan bahwa mepakai jilbab dalam seragam Polwan dijamin oleh UUD NRI 1945 sehingga tidak boleh ada aturan di negara ini yang mencoba melarangnya.

A. Pendekatan Hukum Agama

Para ulama bersepakat bahwa menutup aurat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sudah baligh baik dalam shalat maupun di luar shalat. Ada banyak dalil yang menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur’an Surah Al-A’raaf Ayat 26 – 27

“Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihatmu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman”.

2. Al-Qur’an Surah An-Nur Ayat 31

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

3. Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 59

 “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin : Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan oleh karenanya mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

4. Hadits Rasulullah SAW

Dalam riwayat Aisyah RA, bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah dengan pakaian yang tipis, lantas Rasulullah berpaling darinya dan berkata : “Hai Asma, sesungguhnya jika seorang wanita sudah mencapai usia haidh (akil baligh) maka tak ada yang layak terlihat kecuali ini, sambil beliau menunjuk wajah dan telapak tangan”. (HR. Abu Daud dan Baihaqi)

 B. Pendekatan Hukum Negara

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa menutup aurat (memakai jilbab) merupakan salah satu ibadah wajib dalam Islam, bukan sekedar budaya. Sehingga melarang seorang muslimah memakai jilbab, sama artinya melarang dia untuk beribadah menurut agama yang diyakininya dan itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Kalau pun ada peraturan yang mencoba melarang seorang warga negara untuk memakai jilbab, itu juga bertentangan dengan konstitusi negara republik Indonesia. Mari kita coba perhatikan kutipan bunyi sejumlah pasal di UUD NRI 1945 berikut ini:

1. Pasal 28E ayat 1 dan 2

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. (ayat 1)

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. (ayat 2)

2. Pasal 29 ayat 2

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Bab XA mulai dari pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945 merupakan aturan yang menjelaskan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, melanggar aturan tersebut berarti melanggar HAM.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan bagi lembaga kepolosian untuk melarang Polisi Wanita (POLWAN) memakai jilbab karena berkaitan dengan menjalankan salah satu ibadah wajib dalam agama Islam.

Herman Siregar

Guru Sejarah SMA Negeri 1 Tanjungbalai

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s